Ini Komentar Pengusaha Soal Rencana B50 di 2020

Jakarta, CNBC Indonesia - Program B50 yang direncanakan pemerintah jika diterapkan akan memberikan sejumlah manfaat. Ketergantungan impor BBM bakal berkurang, bahkan memungkinkan Indonesia menjadi negara eksportir produk renewable ini.

Menyikapi rencana program B50, Himpunan Pengusaha Kosgoro DKI Jakarta menggelar seminar bertajuk "Indonesia menuju B50 Kelapa Sawit". Seminar dihadiri Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono, Ketua PDK Kosgoro 1957 Slamet Riyadi, Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dan Rektor IBI Kosgoro 1957 Haswan Yunaz dan Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Jakarta, Syafi Djohan.

Pada kesempatan itu, Syafi Djohan mengatakan, Indonesia diuntungkan karena memiliki produk renewable dan efisien yaitu sawit yang dapat menjadi potensi kepada Indonesia sebagai energy exportir.

"Saat ini, hampir semua negara memiliki ketergantungan kepada minyak fossil fuel yang kita semua ketahui sebagai non-renewable dan juga merugikan kepada lingkungan. Ini adalah momen yang tepat untuk Indonesia menjadi negara yang energy independent melalui sawit," kata Syafi Djohan dalam keterangan tertulis kepada CNBC Indonesia, Minggu (15/9/2019).

Syafi menilai pemerintah perlu mengambil langkah untuk melindungi industri sawit di mana kehidupan 20 juta orang bergantung pada industri ini. Sawit saat ini juga dihadapkan pada tekanan negara-negara Barat yang diskriminatif menyikapi produk unggulan Indonesia ini. Karena itu, ia menganggap investasi dari dalam negeri perlu diperhatikan untuk pengembangan masa depan sawit.

"Saya berharap pemerintah bisa melindungi industri andalan kita dan juga mengambil langkah-langkah konkret untuk terus memajukan industri ini," katanya.

Ia mengatakan dengan menerapkan program B50, Indonesia bisa menghemat US$15 Milyar yang akan berdampak signifikan terhadap Current Account Deficit (CAD) Indonesia yang saat ini berada di posisi $25 Milyar USD.

Terkait program B50, rencana penerapan ini pernah dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bulan lalu mengungkapkan. Ia menargetkan program B50 dapat diimplementasikan pada akhir 2020. Saat ini, pemerintah tengah berfokus menyiapkan program B30 yang akan menjadi mandatory Januari 2020 mendatang.

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)