Sri Mulyani Diserang Habis Soal BPJS, Kemenkeu Menangkis

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan angkat buka suara mengenai serangan yang dilancarkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait rencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan.

Pernyataan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti merespons konsultan dan praktisi PR Edi Mulyadi, yang membuat opini di salah satu media nasional. Opininya berjudul "Surat Terbuka untuk Menteri Keuangan"

Dalam tulisannya, Edi menyinggung rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan menyebut bahwa Sri Mulyani seolah-olah mengingkari sumpah jabatan yang mengatasnamakan Tuhan, dan menafikan kesetiaan terhadap republik.

"Hal ini tentu saja harus diluruskan karena Edi Mulyani tidak mengerti tentang apa yang terjadi sehingga menghakimi tanpa bukti," jelas Frans melalui pernyataannya di media sosial, seperti dikutip Minggu (8/9/2019).

Berikut Pembelaan pihak Kemenkeu Atas Tudingan Terhadap Sri Mulyani :

- Kenaikan Iuran Berdampak Pada Penduduk Miskin dan Tidak Mampu:

Saat ini, sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat (APBN) yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh Pemda (APBD) melalui kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda (yang terkadang disebut juga PBI Daerah). Dengan demikian, ada sekitar 134 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD.

Sementara untuk pekerja penerima upah, baik ASN Pusat/Daerah, TNI, POLRI maupun pekerja swasta, penyesuaian iuran akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.

- Pemerintah Tidak Abai Terhadap Masyarakat:

Khusus untuk peserta mandiri Kelas 3 hanya akan naik menjadi sebesar Rp42 ribu, sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Bahkan bagi peserta mandiri Kelas 3 yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos, sehingga berhak untuk masuk PBI yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

Kenaikan Kelas 2 dan Kelas 1 juga dipertimbangkan dalam batas kemampuan bayar masyarakat (ability to pay). Dalam hal ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, bisa saja peserta yang bersangkutan melakukan penurunan kelas, misalnya dari semula Kelas 1 menjadi Kelas 2 atau Kelas 3; atau dari Kelas 2 turun ke Kelas 3.

Ditegaskan sekali lagi bahwa ada sekitar 134 juta jiwa yang iuran BPJSnya dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN dan APBD. Oleh karena itu, pendapat Edi Mulyadi yang menyatakan Pemerintah abai terhadap rakyat yang tidak mampu dalam BPJS kesehatan ini, tolong berikan data lain yang valid kalau ada. Sesuai dengan janji para pendiri bangsa, Pemerintah akan selalu memikirkan kesehatan masyarakat, khususnya yang tidak mampu.

Silakan mendatangi rumah sakit dan bertanya kepada mereka yang telah bertahun-tahun mendapatkan layanan pengobatan secara gratis dengan berbagai sakitnya. Silakan Edi Mulyadi mencari tahu ke Puskesmas di tempat terpencil dan ikut merasakan bagaimana masyarakat pinggiran terbantu dengan program ini.

Janganlah menuduh sebelum melihat bukti dan data. Tuduhan tanpa bukti dan data yang valid layaknya bumerang yang akan kembali mempermalukan saudara Edi. Sangat memperlihatkan kualitas tulisannya yang buruk dan tidak kompeten.

- Gaji Sri Mulyani Jadi Menteri Tak Sebesar Saat Jadi Direksi Bank Dunia:

Sri Mulyani Indrawati kembali ke Indonesia dengan meninggalkan gajinya yang puluhan kali lipat dari gaji yang diterima sebagai menteri sekarang ini. Begitu juga fasilitasnya, sangat jauh dari apa yang diberikan di Indonesia. Pengorbanan yang sangat besar demi cintanya kepada republik tempat tanah kelahirannya.

Sumpah jabatan yang dibacanya ketika dilantik sebagai menteri juga dilaksanakan dengan sepenuh jiwa dan hatinya. Bahkan berulang kali beliau selalu mengingatkan kepada pegawai Kemenkeu yang dilantiknya agar senantiasa memperhatikan sumpah jabatan yang tanggungjawabnya langsung kepada Allah SWT.

- Komitmen Majukan Sumber Daya Manusia:

Keinginannya untuk mencerdaskan bangsa juga sudah diwujudkan dengan membentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) saat menjadi Menteri Keuangan yang pertama kali.

Saat ini LPDP telah membiayai puluhan ribu anak bangsa untuk melanjutkan sekolah pascasarjana S2 dan S3. Apa yang sudah dibuat Edi Mulyadi? Apakah tulisan-tulisannya di Kompasiana sebagai yang mengaku wartawan senior sudah turut mencerdaskan kehidupan bangsa? Terlihat justru kebalikannya. (hoi/hoi)