Konsultan McKinsey Terlibat di Proyek Penyiapan Ibu Kota

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan McKinsey Indonesia sebagai konsultan terpilih untuk membantu Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian pendalaman (pra-masterplan) pada lokasi Ibu Kota Negata (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Demikian keterangan tertulis Bappenas, dikutip, Senin (21/10)

Masterplan akan dilaksanakan di awal 2020. Nantinya, Tim Kajian Pendalaman ini bekerja untuk melakukan analisis lokasi beserta aspek-aspek terkait seperti proyeksi penduduk, tahapan pemindahan IKN, analisis risiko pembiayaan, dan analisis sosial ekonomi.

Kemudian menyusun konsep awal masterplan dan zonasi kawasan IKN beserta kawasan penyangganya, penyusunan konsep mobilisasi investasi, insentif relokasi, dan kelembagaan dan regulasi yang diperlukan.

Pekerja lokal dilibatkan dalam Tim Konsultan, dimana sebagian besar diantaranya adalah generasi muda berusia di bawah 40 tahun. Manurut Bappenas, mereka adalah generasi yang tepat untuk dilibatkan dalam mewujudkan visi IKN baru, yaitu kota yang smart, green, beautiful, dan sustainable.

McKinsey Indonesia adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang terpilih melalui mekanisme lelang terbuka yang dilaksanakan selama 58 hari kerja.

McKinsey Indonesia terpilih melalui proses lelang terbuka dan telah memenuhi sejumlah persyaratan penting termasuk keharusan untuk mengutamakan penggunaan tenaga ahli lokal (nasional) dan memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau daerah, lembaga keuangan, BUMN dan/atau BUMD di Indonesia.

Kementerian PPN/Bappenas sendiri telah membentuk Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang mempunyai sembilan Kelompok Kerja. Anggotanya berasal dari wakil-wakil berbagai kementerian dan lembaga (K/L) terkait, yang akan memberikan arahan, panduan dan kendali terhadap Tim Konsultan.

Di bawah kendali Tim Koordinasi, Tim Kajian Pendalaman diharapkan dapat bekerja sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang disusun pemerintah serta menghasilkan output dengan kualitas yang sesuai dengan harapan. Di samping itu, diharapkan pula terjadi transfer pengetahuan dan keahlian dari konsultan luar ini kepada tenaga ahli lokal Indonesia.

Sesuai lini masa pelaksanaan pemindahan IKN, pada 2020 akan dilakukan penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan masterplan kota dan perencanaan teknis kawasan.

Kemudian pada 2021 akan dilakukan penyediaan lahan, penyusunan Detailed Engineering Design (DED) kawasan, dan ground breaking pembangunan IKN baru.

Selanjutnya, pada periode 2022-2024 akan dilakukan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan IKN. Dengan demikian, diharapkan pada awal 2024 proses pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru sudah dapat mulai dilaksanakan. (hoi/hoi)