Anti Pemerintah, Ribuan Guru Hong Kong Masuk Barisan Demo

Jakarta, CNBC Indonesia - Lebih dari seribu guru sekolah di Hong Kong melakukan demo anti-pemerintah di bawah guyuran hujan, pada Sabtu (17/8/2019). Aktivis mengatakan khawatir bentrokan yang lebih parah antara polisi dengan masa akan kembali terjadi seperti demo-demo sebelumnya.

Seperti diketahui, dalam dua bulan terakhir sejak Juni, telah terjadi demo besar-besaran di Hong Kong. Demo diadakan tiap akhir pekan.

Awalnya, demo pada 9 Juni ditujukan untuk menentang rencana pemerintah Hong Kong yang ingin memberlakukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi. Namun, demo kali ini dilakukan untuk memerangi pengikisan aturan "satu negara, dua sistem".

Hong Kong adalah bagian wilayah milik China. Namun kota ini memiliki hak istimewa "satu negara, dua sistem" sejak dikembalikan oleh Inggris ke China pada tahun 1997.

Ini berarti bahwa meski satu negara dengan China, Hong Kong akan menikmati "tingkat otonomi yang tinggi, kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan" selama 50 tahun, hingga 2047.

Akibatnya, Hong Kong memiliki sistem dan batas hukumnya sendiri, dan berbagai hak termasuk kebebasan berkumpul dan kebebasan berbicara di negara itu dilindungi.

Mengutip Reuters, demo para guru ini telah disetujui oleh polisi dan berlangsung damai. Setelah berkumpul di kawasan pusat bisnis, mereka berbaris di Gedung Pemerintah, kediaman pemimpin Hong Kong Carrie Lam.

"Polisi Hong Kong tahu hukum, tapi mereka melanggar hukum." Teriak para pendemo.

Para demonstran anti-pemerintah juga diperkirakan akan melakukan demonstrasi di distrik Kowloon, yang ramai dipenuhi pedagang dan wisatawan dari daratan China.

Pekan lalu, demonstrasi yang kacau menyebabkan sistem transportasi di Hong Kong terganggu. Sekitar lima ribuan pendemo memadati Bandara Internasional Hong Kong, menyebabkan ratusan penerbangan ditunda atau dibatalkan.

Akibat hal ini, Hong Kong terjerat dalam krisis terburuk selama beberapa dekade. Bahkan, beberapa negara dunia telah mengeluarkan travel warning atau peringatan perjalanan bagi warganya yang telah atau akan mengunjungi Hong Kong. Negara-negara itu termasuk Kanada, Singapura, Uni Emirat Arab (UEA), Irlandia, Jepang, Korea Selatan dan juga Indonesia.

Front Hak Asasi Manusia Sipil pro-demokrasi, yang mengorganisir demo damai sejuta orang pada Juni, telah menjadwalkan akan mengadakan demo lagi pada hari Minggu.

(dob/dob)