Kabinet Pilihan Jokowi Sudah Final, PDIP Cs Setuju?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Pramuka di Lapangan Utama Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (14/8/2019). Selepas upacara, Jokowi kembali memberikan penjelasan ihwal kabinet dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024 yang disebut sudah final tersebut.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019), eks Wali Kota Solo itu buka-bukaan perihal kabinet mendatang.

Selain menjelaskan ihwal kriteria menteri atau pejabat setingkat menteri yang akan mewarnai kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024, Jokowi juga bicara perihal sikap partai politik pendukung pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Kerja itu.

Satu pertanyaan yang mengemuka, apakah parpol menerima keputusan Jokowi?

"Kamu tahu ndak kabinet itu apa? kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," kata Jokowi kepada wartawan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga ditanya perihal parpol yang meminta jatah menteri dalam jumlah tertentu. Tidak terkecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menginginkan banyak menteri.

"Ya saya sampaikan tadi," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi membeberkan kriteria kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ia mengungkapkan jumlah kementerian bisa sama dengan saat ini, yaitu 34 kementerian. Namun, akan ada perubahan dari sisi nomenklatur.

"Secara jumlah bisa sama tapi ada kementerian yang dilebur. Misal menlu (menteri luar negeri) juga handle (menangani) diplomasi ekonomi. Ada juga Kementerian Investasi akan konsentrasi di digital dan kreatif," kata Jokowi.

Ia mengatakan, pengumuman sosok-sosok pengisi kabinet dapat dilakukan kapan saja. Tidak perlu menunggu Oktober alias bulan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu 20 Oktober 2019.

Ia juga mengungkap kriteria Jaksa Agung. Jokowi memastikan posisi Jaksa Agung tidak akan berasal partai politik.

"Jaksa Agung pasti bukan dari parpol," ujarnya seperti dilansir CNN Indonesia.

Kendati demikian, Jokowi belum mau mengungkap kandidat jaksa agung berikut. Yang pasti, eks Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan memperhatikan suku, etnis, dan agama dalam memilih pucuk pimpinan Kejaksaan Agung tersebut.

(miq/miq)