Cara Jokowi Agar Ambisi Pindahkan Ibu Kota Tak Diotak-Atik

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Jokowi ingin program pemindahan ibu kota sesuai rencana meski 5 tahun lagi terjadi pergantian pemerintahan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memiliki strategi konkret agar pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur tetap berjalan, meskipun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) resmi berakhir pada 2024.

Proses pemindahan Ibu Kota memang akan dieksekusi pada 2024 mendatang. Namun, hampir dipastikan tahapan pemindahan pusat administrasi pemerintahan tersebut baru sebagian, sementara sisanya dilanjutkan di periode pemerintahan selanjutnya.

Saat berbincang eksklusif dengan CNBC Indonesia, Bambang menegaskan bahwa mau tidak mau pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur harus dieksekusi pada 2024 mendatang.

"Pemindahan ini dilakukan sebelum pergantian pemerintah. Jadi kita bangun lebih cepat sebelum pemerintahan baru masuk. Sehingga akan menjadi costly bagi pemerintah baru untuk berpikir ulang untuk berpindah Ibu Kota lagi," kata Bambang.

Berdasarkan jadwal proses pembangunan Ibu Kota baru, pada tahun depan pemerintah akan memulai kajian lebih mendalam dan pararel melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur dasar untuk penunjang Ibu Kota baru.

Proses pembangunan akan dilakukan selama 2 tahun, sebelum akhirnya pemindahan pusat administrasi pemerintahan diksekusi pada 2024. Dari total 42.000 lahan yang tersedia, pemeirntah akan fokus membangun di 6.000 hekate lahan khusus.

"Kita fokus 6.000 hektare yang untuk kawasan pemerintahan, supaya bisa beroperasi. Setelah itu Ibu Kota berkembang bisa menuju ke 40.000 itu," kata Bambang.

Selain itu, pemerintah akan merancang sebuah peraturan perundang-undangan untuk memastikan agar pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur bisa tetap dijalankan meskipun berganti pemerintahan..

"Harus ada Undang-Undang [UU] itu," kata eks Menteri Keuangan itu. (hoi/hoi)