DPR Minta Pertamina Lapor Soal Tumpahan Minyak Tiap Pekan

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR meminta PT Pertamina (Persero) untuk melaporkan perkembangan penangangan tumpahan minyak di Pantai Karawang setiap pekan.

Ini merupakan salah satu keputusan dari rapat bersama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero), dan Komisi VII DPR RI yang digelar secara tertutup sejak siang tadi.

"Komisi VII meminta Dirjen Migas ESDM, SMK Migas, Dirjen PPPKL, PSLB3, dan Dirjen Gakkum Kementerian LHK, dan Pertamina Group untuk menyampaikan laporan berkala setiap minggu kepada komisi VII DPR terhadap upaya penghentian kebocoran minyak dari sumur YY, maupun dampak lingkungannya," ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto usai melakukan rapat tertutup bersama Komisi VII DPR, Rabu (11/9/2019).

Pemilihan waktu pelaporan berkala setiap minggu, kata Djoko, dengan mempertimbangkan masa berakhirnya anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019, yang akan berakhir pada Oktober mendatang.

"Ya kan tinggal 3 minggu lagi DPR (masa berakhir periode 2014-2019). Supaya penangannya clear," ujarnya.

Sebelummya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui anak usahanya, PT PHE Offshore North West Java (ONWJ), melakukan pembayaran kompensasi tahap awal kepada 10.271 warga terdampak tumpahan minyak sumur YYA-1 yang telah diverifikasi.

Pencairan dana kompensasi tahap awal akan dimulai dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (11/9/2019).

Direktur Pengembangan PHE, Afif Saifudin, mengatakan total dana untuk pembayaran kompensasi tahap awal sebesar Rp 18,54 miliar.

Mekanisme pembayaran kompensasi tahap awal akan melibatkan Himpunan Bank Negara (HIMBARA), yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang dilaksanakan pada 11 September, dimulai dari Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya dan Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya. Secara berkelanjutan pembayaran akan dilakukan di area terdampak lainnya.

"Nilai kompensasi yang diajukan warga terdampak masih dilakukan proses perhitungan sehingga memerlukan waktu lebih banyak dan untuk menjaga proses ini berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan, PHE bekerjasama dengan berbagai instansi dan konsultan akademik sebagai penilai ekonomi untuk penentuan nilai kompensasi akhir," kata Afif dalam siaran pers, Rabu (11/9/2019). (gus/gus)