Jokowi Ingin Ramah Investasi, BUMN Jangan Terlalu Mendominasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumpulkan para menterinya hari ini. Untuk kali kesekian, eks gubernur DKI Jakarta itu menagih janji para menteri untuk menyusun kebijakan ramah investasi.

Wajar jika Jokowi begitu menyoroti investasi. Sebab investasi menjadi kunci agar Indonesia bisa meredam perlambatan ekonomi.

Dengan investasi, maka akan tercipta lapangan kerja baru sehingga konsumsi rumah tangga tetap terjaga. Investasi juga bisa mendorong kinerja ekspor. Ketika investasi, konsumsi, dan ekspor tumbuh bersamaan maka hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kuat.

"Ratas (Rapat Terbatas) ini kelanjutan dari rapat terdahulu dalam rangka upaya yang diperlukan dalam mendorong terciptanya sebuah ekosistem usaha yang mendukung investasi. Dari informasi yang saya terima, ekonomi global yang melambat. Banyak negara masuk pada resesi. Oleh sebab itu kita berpacu dalam waktu dan harus bergerak cepat dengan pemangkasan deregulasi yang menghambat," tegas Jokowi.

Mengutip riset Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) berjudul Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policy, setidaknya ada tiga faktor utama yang membuat investor berkenan menanamkan modalnya yaitu:

Kebijakan yang bisa diperkirakan (predictable) dan tidak diskriminatif.
Lingkungan makroekonomi yang stabil, termasuk kemudahan mengakses pasar internasional.
Sumber daya yang memadai termasuk manusia dan infrastruktur.

Poin yang disebut pertama cukup menarik, yaitu kebijakan non-diskriminatif. Masalahnya, ada tendensi Indonesia mempraktikkan kebijakan semacam itu.

(BERLANJUT KE HALAMAN 2)

(aji/wed)