Kesal Disalip Malaysia, Jokowi Pangkas Habis Syarat Perizinan

Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat terbatas dengan topik antisipasi perkembangan perekonomian dunia menghasilkan satu keputusan penting. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menteri sepakat memangkas habis-habisan regulasi menghambat.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

"Pemerintah akan benar-benar fokus dalam sebulan dua bulan ini memangkas lagi berbagai perizinan," kata Darmin.

"Tidak mengurangi izin, syaratnya jadi sedikit. [izin] yang penting dipertahankan, yang tidak terlalu penting hilang aja," jelasnya.

Darmin menyadari deregulasi yang selama ini digencarkan pemerintah masih kurang lantaran hanya menyederhanakan aturan perizinan yang memang sudah ada. Namun kini, aturan tersebut akan dipangkas habis. Indonesia harus kehilangan peluang investasi karena kalah bersaing dengan Malaysia hingga Vietnam.

"Kita harus review habis-habisan, dan pangkas habis-habisan. Kalau dulu 16 paket kita tidak ubah izin namun caranya kita sederhanakan," tegas Darmin.

Darmin mengatakan, kebijakan ini akan dieksekusi melalui penerbitan omnimbus law yang dianggap bisa menjadi terobosan untuk melikuidasi syarat perizinan usaha yang ada di berbagi undang-undang sektoral.

Konsep omnibus law adalah undang-undang yang dibuat secara lintas undang-undang sektoral untuk mencabut berbagai ketentuan dari sektor-sektor tersebut. Omnimbus law juga memungkinkan pemerintah membatalkan ketentuan di sejumlah UU.

Jokowi, sambung Darmin, pun telah menugaskan setiap kementerian dan lembaga menginventarisir sejumlah aturan-aturan yang menghambat. Terutama, berbagai macam rekomendasi izin yang menyulitkan investor.

"Masing-masing identifikasi izin tempat dan atau kementerian lain yang ada kaitannya dengan dia. Itu harus dilaporkan," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mampu menyembunyikan kekecewaannya terhadap persoalan klasik yang selama ini belum bisa diselesaikan Indonesia. Masalah tersebut yakni regulasi investasi.

Berbicara saat membuka rapat terbatas dengan topik antisipasi perkembangan perekonomian dunia, Jokowi kembali mendapatkan 'bisikan' adanya sejumlah investor yang lebih memilih negara lain ketimbang Indonesia.

(hoi/hoi)