Korpri: PNS Milenial Diprioritaskan Pindah ke Ibu Kota Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Lokasi tepat ibu kota negara nanti berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemindahan ibu kota tentu akan berimplikasi kepada berbagai aspek pemerintahan. Tidak terkecuali aparatur negara alias para pegawai negeri sipil (PNS) yang selama ini bekerja di Jakarta.

Terkait hal itu, Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia yang juga Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif mengatakan, PNS yang sebaiknya pindah ke ibu kota sebaiknya berusia muda. Bagi mereka yang belum berkeluarga, potensi untuk pindah sangat besar.

Itu lantaran para PNS atau ASN usia muda secara psikologis mudah beradaptasi. Ini berbeda dengan para PNS yang yang akan masa kerjanya sudah mau habis atau menjelang masa pensiun.

"Kalau kami prediksi desain PNS yang berpindah adalah PNS yang usia muda. Mengapa? Karena kalau sudah tiga tahun mau pensiun lagi karena secara psikologis mereka akan susah beradaptasi," kata Zudan dalam Program Profit CNBC Indonesia, beberapa waktu lalu.

"Mereka yang diboyong sebaiknya dari kalangan milenial. Sebab, pemerintahan ke depannya lebih menyasar ke IT berbasis elektronik dan anak-anak muda inilah yang lebih awal dikirim mempersiapkan semuanya sehingga sistem dan programnya jadi lebih cepat," ujar Zudan.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengungkapkan kriteria kementerian yang harus memindahkan para abdi negara. Kementerian-kementerian itu harus dekat dengan Presiden.

"Sementara ini kan yang harus ada itu Kementerian Pertahanan, Kemenkeu (Kementerian Keuangan), Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM), Kemenag (Kementerian Agama). Itu urusan-urusan yang masih dipegang pemerintah pusat. Jadi saya kira itu pasti harus perlu dekat pemerintah," ujar Bima.

Hal itu disampaikannya seusai menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Di samping itu, Bima menyebut ada kementerian-kementerian yang tidak perlu pindah. Misalnya kementerian yang pelayanan publiknya sudah bisa dilakukan di mana saja di seluruh Indonesia seiring perkembangan teknologi.

"Itu yang harus ditentukan dulu oleh pemerintah. Kami sih sudah mencoba mengantisipasi, kira-kira yang ini harus pindah, yang ini bisa di daerah, ini sudah kira-kira. Tapi nanti dalam jabatan seperti apa, kalau semuanya satu direktorat ke sana, atau bisa sebagian saja, dan sebagian lain bisa terkoneksi dengan internet, secara digital, itu masih dalam pertimbangan," kata Bima.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)