Saat Luhut Berpamitan di DPR, tak Jadi Menteri Lagi?
"Ini pertemuan terakhir kita. Bapak ibu menjdi mitra kerja kami, saya minta maaf kalau ada salah," kata Luhut mengawali pembicaraan ketika menjawab sejumlah pertanyaan dalam rapat.
Luhut bilang, bisa jadi rapat tersebut menjadi pertemuan terakhir kedua pihak. Pasalnya, di antara anggota DPR yang mengikuti rapat, ada yang terpilih kembali di periode 2019-2024, namun ada yang sudah dipastikan tak lagi jadi wakil rakyat.
Di sisi lain, hal serupa juga bisa dialami Luhut, meski dia belum memastikan masih akan jadi menteri lagi atau tidak di periode berikutnya. Yang jelas, kabinet baru akan diresmikan bulan depan.
"Bapak ibu saya kira ada yang masih terus, tapi ada yang tidak. Di kami juga gitu. Silaturahmi harap dipelihara," ucap Luhut.
Dalam rapat itu sendiri, Luhut mengusulkan tambahan pagu anggaran 2020. Pagu indikatif dalam Nota Keuangan sebesar Rp 271,54 miliar, diusulkan naik Rp 79,25 miliar menjadi Rp 350,79 miliar.
Luhut bilang, tambahan anggaran itu diperlukan berdasarkan evaluasi dari tahun sebelumnya. Dia merinci, angka tambahan sebesar Rp 79,25 miliar itu digunakan untuk kebutuhan pada 14 program.
"Kami usulkan tambahan tersebut dengan pikiran berangkat dari pengalaman sebelumnya, begitu banyak kegiatan yang di luar ekspektasi karena dinamika yang terjadi," ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal adanya rencana perubahan nomenklatur kementerian di periode kedua pemerintahannya. Kabar beredar Kementerian Koordinator Kemaritiman disebut-sebut akan terkena dampak dan tak ada lagi.
Luhut pun buka suara dalam sebuah wawancara eksklusif bersama CNBC Indonesia. Hanya saja, saat ditanya soal betulkah kementerian yang akan ia gawangi akan dihapus, Luhut menjawab secara normatif.
"Itu tanya presiden, karena itu hak prerogratif Pak Jokowi," kata Luhut, Jumat (23/8/2019).
Namun, ia menegaskan pesan dari Presiden Joko Widodo di susunan kementeriannya yang kedua adalah lebih efisien. "Pak Jokowi juga ingin memilih menterinya yang bisa bekerja sama, jadi tidak cuma pintar tapi bisanya kerja sendiri. Lalu juga loyal, dan cerdas," tambahnya.
Jokowi sempat memberikan clue jika perombakan kabinet dilakukan tidak harus menunggu pelantikannya pada Oktober 2019. Eks Wali Kota Solo itu juga menyampaikan akan ada perombakan nomenklatur kementerian.
Meski demikian kursi kabinet diperkirakan tetap sama seperti saat ini, yakni 34 kementerian. Salah satu perubahan adalah Jokowi akan membentuk kementerian yang fokus menangani investasi.
"Secara jumlah bisa sama tapi ada kementerian yang dilebur. Misal menlu juga handle (menangani) diplomasi ekonomi," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Jokowi mengatakan, susunan kabinet untuk periode kedua ini telah final. "Nama kabinet sudah final," katanya.
Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Saat Luhut Berpamitan di DPR, tak Jadi Menteri Lagi?"
Post a Comment