Ahok Masuk BUMN, Erick Thohir: Harus Mundur dari Partai

Jakarta, CNBC Indonesia- Kepastian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi pejabat tinggi di salah satu pelat merah tinggal menghitung waktu. Kini, Ahok perlu menyiapkan dan memenuhi beberapa syarat agar bisa langsung bekerja di salah satu BUMN strategis.

Baik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir maupun Presiden Joko Widodo sudah sama-sama mengonfirmasi soal kehadiran Ahok untuk membenahi salah satu BUMN. Meski keduanya masih malu-malu menyebut BUMN mana yang dimaksud, dan posisi apa yang disiapkan.

Kabar terkuat adalah Ahok akan menjadi komisaris atau direktur utama di PT Pertamina (Persero).

Tapi, terdapat satu kendala yang harus dipenuhi, yakni status Ahok sebagai kader aktif partai PDI Perjuangan. Erick menegaskan sesuai dengan syarat, jika terbukti orang partai Ahok wajib mengundurkan diri sebelum mengemban amanat barunya ini.

"Dari jubir kemarin sudah bicara semua yang terlibat di BUMN, apakah komisaris dan direksi harus bebas. Kalau memang orang partai harus mengundurkan diri, staf khusus BUMN juga sudah melakukan itu," kata Erick saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Erick menjelaskan, kehadiran Ahok merupakan langkah pemerintah untuk membuat BUMN lebih bisa berlari. "Perlu figur-figur bagus untuk bantu di masing-masing unit BUMN. Tidak mungkin menteri, wamen, mengawasi kegiatan BUMN setiap hari."

Ia memastikan sampai pekan depan masih akan menghadirkan figur-figur sensasional untuk mengisi kursi-kursi BUMN. "Senin ada, Kamis ada lagi," katanya.

Setidaknya sampai tahun depan, Erick mengatakan belum akan berhenti melakukan perombakan. "Ada 142 BUMN, dibagi 365 hari, setiap 3 hari ada yang diganti."

[Gambas:Video CNBC]

(gus/gus)