Sinyal Holding BUMN Karya Batal, Holding Jasa Keuangan Piye?
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Kementerian BUMN yang mengkaji kembali pembentukan Holding BUMN Karya membuat publik bertanya-tanya apakah Holding BUMN sektor lainnya juga akan terkendala. Kementerian di bawah kendali Erick Thohir ini masih punya pekerjaan rumah Holding BUMN seperti jasa keuangan, asuransi, dan pelabuhan.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan bahwa untuk Holding BUMN jasa keuangan, dalam hal ini perbankan dan lembaga keuangan non-asuransi, masih memungkinkan terealisasi.
"Masih memungkinkan sangat, karena kalau dari bisnis kategori, bisnisnya, sektornya, bisnis modelnya masih, yang itu aja kan," tegas Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
"Tapi kita lihat karena kalau ada bentuk lain yang apa nanti kita lihat," kata Arya yang belum tegas menjelaskan status BUMN jasa keuangan ini.
Pada 12 September silam, Menteri BUMN periode sebelumnya, Rini Soemarno, memang sudah menyiapkan beberapa holding perusahaan plat merah. Holding yang bakal meluncur di antaranya adalah BUMN Asuransi, BUMN Jasa Keuangan dan BUMN Farmasi.
Khusus Farmasi, Presiden Jokowi sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.
Dengan demikian, Bio Farma akan mengontrol PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) dan PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF).
"Asuransi masih dibahas, jasa keuangan juga dalam finalisasi," kata Sekretaris Menteri BUMN, Imam Apriyanto, di Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, Kementerian BUMN berencana memilih PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI (Persero) menjadi induk Holding BUMN Asuransi. Sementara untuk Holding BUMN Jasa Keuangan, Danareksa yang digadang-gadang menjadi induk.
Mengacu kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI edisi Januari 2019, disebutkan potensi holding BUMN di Indonesia sangat besar.
Berdasarkan laporan kinerja BUMN tahun 2018 untuk aset dan laba BUMN naik signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hingga 31 Desember 2018, total aset BUMN telah menembus angka Rp 8.092 triliun di mana aset BUMN tersebut naik Rp 882 triliun dari capaian 2017 sebesar Rp7.210 triliun.
Total laba BUMN juga tumbuh menjadi Rp 188 triliun dari laba 2017 sebesar Rp 186 triliun. "Total aset yang sangat besar tersebut akan meningkatkan posisi tawar entitas bisnis Indonesia di dunia internasional," tulis kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR.
Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo saat masih menjabat mengatakan Holding BUMN Jasa Keuangan atau perbankan bisa terbentuk tahun ini mengingat kajian terus dirampungkan.
"Sudah kita revisi lagi tentang masukan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan [KSSK], itu Kemenkeu, OJK, BI, dan kita mau diskusi lagi dengan tim KSSK," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22/4/2019), dikutip Detik.
Gatot saat itu mengatakan, ada delapan anggota holding BUMN keuangan ini. Sebanyak empat di antaranya adalah bank BUMN, kemudian perusahaan aset manajemen unit dari Bahana, Pegadaian, perusahaan sistem pembayaran Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PMN.
Kini jabatan Gatot digeser Erick Thohir menjadi Wakil Direktur Utama Bulog.
Di tangan Erick, Holding BUMN Karya bisa batal
Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Sinyal Holding BUMN Karya Batal, Holding Jasa Keuangan Piye?"
Post a Comment