NPL Tembus 8,7%, Ternyata Ada 12 BPR di Bali Kena Penipuan

Jakarta, CNBC Indonesia - Ada 12 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali yang harus menelan pil pahit lantaran tersangkut penipuan sehingga kredit bermasalah melonjak.

"Ada 12 BPR yang kena penipuan bodong. Modalnya tergerus, ambil kredit ternyata disalahgunakan. Agunannya tak cukup," kata Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda kepada CNBC Indonesia, Kamis (15/8/2019).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang tidak merinci BPR mana yang dimaksud. Masih terkait BPR, baru-baru ini salah satu BPR di Bali menjadi sorotan lantaran izin usahanya dicabut oleh OJK.

Penipuan dengan modus pengajuan kredit tersebut berperan dalam peningkatan rasio kredit bermalasah (non performing loan/NPL) di Bali yang menembus 8,7% pada Juni 2019. Raio NPL tersebut jauh lebih tingg dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada pada 7,25%.

BPR Calliste Bestari dicabut izin usahanya dan ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-141/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Calliste Bestari pada tanggal 13 Agustus 2019.

Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, OJK sudah menetapkan status BPR Calliste sebagai BPR Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) karena kinerja keuangan yang memburuk.

Sebelum BPR Calliste Bestari, OJK juga telah mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.125 - 127 Denpasar, Provinsi Bali. Pencabutan izin usaha dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-103/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Legian terhitung sejak 21 Juni 2019.

Terkait kedua BPR itu, Elyanus menegaskan jika kedua BPR tersebut karena kenakalan dari pemegang sahamnya. OJK tidak ada toleransi dengan tindakan fraud yang dilakukan.

"..dan yang 2 (BPR) kita cabut ini pemenag sahamnya nakal. Saya tidak ada toleransi fraud dua BPR ini. Nah, atau saya minta sekalian dijual. Fraud pemegang saham pengendali, pengurusnya akan dikeluarkan dari bank," tutupnya.

(dob)