Erick Thohir dan Basuki Sepakat BUMN Tak Lagi Dominasi Proyek

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin BUMN tak lagi mendominasi proyek infrastruktur. Hal ini rupanya menjadi perhatian serius Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Basuki bilang sudah bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. "Jadi saya dengan bapak Menteri BUMN sudah ngobrol-ngobrol, bapak Erick akan melakukan relaksasi," kata Basuki di JIExpo, Jakarta, Rabu (6/11)

Menurutnya, hal ini merupakan kebijakan lama. Namun, pada periode pertama Jokowi, kebijakan ini belum sepenuhnya dilakukan oleh Menteri BUMN sebelumnya, Rini Soemarno.

"Belum sepenuhnya dilaksanakan pada lima tahun kemarin. Kalau Internal Rate of Return (IRR)-nya, bagus, financial survivability-nya bagus kita serahkan proyek itu ke swasta," tegasnya.

"Namun kalau swasta tidak mau dan mampu maka kita akan kerjasamakan dengan BUMN. Kalau belum mau juga maka akan berstatus penugasan," lanjutnya.

Penugasan yang dimaksud, seperti yang dilakukan pada pembangunan Tol Trans Sumatera. Proyek tersebut diserahkan kepada PT Hutama Karya sebagai perusahaan pelat merah yang mendapat penugasan pemerintah.

"Kalau sudah penugasan masih tidak mampu juga, maka proyek tersebut akan ditangani oleh APBN," bebernya.

Sebetulnya, di luar tol, mayoritas infrastruktur jalan nasional sudah banyak yang digarap swasta. Hanya saja, untuk investasi di tol, Basuki mengemukakan swasta belum banyak ambil porsi.

Kendati demikian, menurutnya keputusan untuk membatasi porsi investasi BUMN untuk tol ada di ranah Kementerian BUMN. Karenanya, Basuki tidak akan merumuskan regulasi khusus mengenai hal ini.

"Itu sebetulnya kebijakan dari Kementerian BUMN. Tapi saya minta BUMN tidak mendominasi," katanya.

Partisipasi swasta pada pembangunan tol bila mengacu pada periode 2014-2019 hanya 28% dari target Rp 500 triliun dari kerja sama pemerintah dan swasta.

[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)