Pesan Sri Mulyani: Pejabat Kalau Cepat Puas Berhenti Saja

Jakarta, CNBC Indonesia -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa instrumen fiskal keuangan negara adalah instrumen yang luar biasa penting di dalam negara mencapai tujuan. Oleh karenanya, harus di kelola oleh orang yang berkompeten dan memiliki profesionalisme, integritas serta komitmen terhadap negara.

Itu adalah salah satu pesan Sri Mulyani kepada pejabat eselon II yang baru saja di lantik di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

"Oleh karena itu saya juga tidak akan lelah untuk mengingatkan anda semua sebagai pejabat tidak seharusnya merasa sudah cukup ilmunya, sudah cukup pengalamannya, sudah cukup experience, knowledge dan oleh karena itu anda tidak perlu lagi untuk berkembang dan belajar serta mengembangkannya," ujarnya.

Menurutnya, jika sampai ada pejabat eselon II merasa sudah cukup jam terbangnya, pengetahuannya serta pengalamannya, maka akan membuat unit yang dipimpin tidak maju. Tidak hanya itu tapi juga berdampak bagi Kementerian Keuangan secara keseluruhan.

"Karena kalau sampai pada jabatan strategis eselon 2 merasa cukup, maka saya akan pastikan institusi kementerian keuangan pasti akan menjadi institusi yang mandek, berhenti saja. Karena cara berpikir dan sikap anda akan terefleksikan di dalam bagaimana institusi ini akan berfungsi dan berkinerja," tegasnya.

Lanjutnya, kalau sampai ada pejabat yang merasa cukup dan puas serta tidak ada kekhawatiran untuk menjadi maju dan berfikir kreatif maka akan berdampak bagi seluruh pegawainya.

"Jika ada seperti itu, maka institusi keuangan akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak bisa membawa pembaruan," tegasnya.

Sebagai informasi, Sri Mulyani baru saja melantik 25 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan pejabat pada hari ini dikarenakan adanya mutasi lintas unit eselon II di Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Inspektorat Jenderal dan Badan Kebijakan Fiskal, serta pengangkatan Direksi Pusat Investasi Pemerintah (PIP). (dru)