Masih Misteri, Sumber Dana APLN Lunasi Obligasi Rp 500 M

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mendapatkan persetujuan pemegang obligasi untuk melakukan percepatan pelunasan obligasi berkelanjutan I tahap IV senilai Rp 99 miliar. Persetujuan ini telah didapat dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) yang digelar hari ini di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Corporate Secretary Agung Podomoro Justini Omas mengatakan RUPO hari ini sudah disetujui oleh para pemegang obligasi. Sesuai rencana perusahaan akan melakukan percepatan pembayaran obligasi senilai Rp 550 miliar, sisanya akan dimintakan persetujuan esok hari.

"Yang hari ini oke," kata Justini di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Justini enggan menyebutkan sumber dana yang akan digunakan perusahaan untuk melakukan pembayaran obligasi tersebut. Kata dia, informasi seluruhnya akan disampaikan setelah perusahaan menyelesaikan proses RUPO seluruhnya.

Perlu diketahui, obligasi yang akan lebih dipercepat pembayarannya ini memiliki tingkat kupon sebesar 11,25% yang akan jatuh tempo pada 25 Maret 2020. Ini merupakan obligasi berkelanjutan I tahap IV yang diterbitkan pada 2015.

Perusahaan juga akan melakukan percepatan untuk obligasi berkelanjutan I tahap III dengan nilai pokok sebesar Rp 459 miliar yang diterbitkan pada 2014. Obligasi dengan kupon 12,15% ini seharusnya jatuh tempo pada 19 Desember 2019.

Dalam prosesnya, perusahaan akan membayarkan 100% pokok obligasi lengkap dengan bunga berjalan terhutang sampai dengan tanggal dibayarkannya pokok obligasi. Para pemegang obligasi juga akan mendapatkan insentif berupa satu periode bunga dikurangi bunga berjalan terhutang.

Dua obligasi ini diberikan jaminan menggunakan salah satu aset mall perusahaan, yakni Mall Central Park. Dengan disetujuinya percepatan pelunasan ini maka wali amanat akan dapat melakukan pelepasan (roya) atas jaminan obligasi ini.

Justini dalam kesempatan yang sama menyebutkan bahwa aset yang dijadikan jaminan ini memiliki nilai valuasi sekitar Rp 6 triliun.

Setelah dua obligasi ini disetujui pembayarannya, perusahaan masih harus memastikan ketersediaan dana untuk membayarkan fasilitas pinjaman senilai Rp 1,17 triliun yang telah diperpanjang hingga 30 September 2019 dari sebelumnya pada 6 Juni 2019. (hps/hps)