Pengusaha: Demo Bisa Menciutkan Investasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi demonstrasi sejak Senin sudah membuat investor asing meninggalkan pasar saham Tanah Air sebanyak Rp 2,77 triliun dalam 5 hari perdagangan terakhir. Sepanjang sebulan terakhir hingga Rabu ini (25/9/2019), asing sudah kabur Rp 7,10 triliun di semua pasar. Khusus pasar reguler, asing net sell Rp 6,72 triliun.

Ribuan mahasiswa menggelar aksi menolak pengesahan sejumlah RUU yang dianggap memuat pasal-pasal bermasalah alias kontroversi. Aksi dipusatkan di gedung DPR/MPR RI sejak Senin-Selasa (23-24 September). Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar kompleks parlemen menjadi tersendat, jalan tol diblokir, pengamanan Ibu Kota pun diperketat.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik, Raden Pardede, mengajak semua pihak untuk mulai terbiasa dengan demokrasi dan menyatakan pendapat secara bebas.

Ia mengingatkan dampaknya terhadap investasi, terutama bila demo berlangsung lama. Sekarang ini Hong Kong sedang mengalami masalah serupa soal demo berlangsung bulanan untuk masalah protes tentang undang-undang, khususnya soal ekstradisi.

"Saya belum melihat dampaknya untuk jangka pendek, namun kalau demo ini berlangsung lama tentu bisa menciutkan minat investasi," kata Raden Pardede kepada CNBC Indonesia, Selasa (24/9/2019).

Menurutnya, semua pihak harus bisa mengaku salah secara gentlemen dan mengoreksi kesalahan, termasuk mendapat masukan dalam pembuatan RUU.

Wakil Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pelaku usaha melihat semua UU dan RUU saat ini terhadap stabilitas sosial politik Indonesia. Bisnis, lanjutnya, hanya bisa bergerak dan tumbuh dalam kondisi sosial-politik yang stabil.

"Walaupun demo adalah ekspresi demokrasi yang dihargai, demo di Indonesia punya track record yang buruk di mana massa kerap menjadi anarkis, merusak atau menciptakan kondisi yang tidak aman untuk melakukan kegiatan usaha," kata Shinta.

Ia meminta agar pemerintah, terutama DPR khususnya, agar lebih memperhatikan konsekuensi penetapan UU dan RUU tersebut terhadap kegiatan usaha dan daya saing Indonesia.

"Tidak hanya masalah anggaran untuk penetapan hukum tetapi harus ada kajian dan penjelasan tentang biaya compliance-nya bagi pelaku usaha dan efek ekonominya bagi iklim usaha Indonesia," kata Shinta. (hoi/hoi)